JAMDATUN UPDATE - Senin, 16 November 2026 bertempat di Mahkamah Konstitusi, Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung selaku Kuasa Presiden menghadiri sidang perkara Pengujian Undang-Undang Register Nomor 345/PUU-XXIV/2026 terkait Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden serta Ahli. Bahwa pemohon merasa hak konstitusional dirugikan atas berlakunya Pasal tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Keterangan Presiden yang disampaikan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. pada pokoknya menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) KUHAP merupakan bagian dari desain pembaruan hukum acara pidana yang bertujuan memperkuat pengawasan yudisial, menjamin kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 27 KUHAP tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak korban, pelapor, maupun kuasa hukumnya dalam mengajukan praperadilan karena hak tersebut tetap dijamin melalui Pasal 158 huruf b juncto Pasal 161 KUHAP.
Sementara itu, Pasal 164 ayat (2) KUHAP merupakan mekanisme koreksi yudisial terhadap putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan guna menjamin akuntabilitas dan mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh hakim praperadilan. Dengan demikian, Pemerintah menilai bahwa kedua norma a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Galeri Jamdatun
Instagram Jamdatun
Statistik Pengunjung
Online : 4 PengunjungBulan ini : 84460 Pengunjung
Tahun ini : 455307 Pengunjung