---

JAMDATUN UPDATE - Senin, 14 September 2026 bertempat di Mahkamah Konstitusi, Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung selaku Kuasa Presiden RI menghadiri sidang perkara Pengujian Undang-Undang Register Nomor 295/PUU-XXIV/2026 terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR RI dan Presiden RI. Bahwa pemohon merasa hak konstitusional dirugikan atas berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.