---

JAMDATUN UPDATE - Rabu, 20 Mei 2026 bertempat di Ruang Rapat Gedung Kejaksaan Agung RI, Kasubdit Pendampingan dan Audit Hukum didampingi oleh Tim Jaksa Pengacara Negara pada JAMDATUN melaksanakan Kick of Meeting Permohonan Pendampingan Hukum PT POS Indonesia. 

Agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan teknis permohonan pendampingan hukum terkait proses konsolidasi entitas logistik BUMN agar dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Melalui peran JPN ini, PT POS Indonesia dapat mengeksekusi rencana strategis konsolidasi logistik nasional dengan kepastian hukum yang kuat, demi mendukung efisiensi distribusi dan penguatan ekonomi nasional.