---

JAMDATUN UPDATE - Kamis, 04 Juni 2026 bertempat di Ruang Rapat Gedung Kejaksaan Agung RI, Direktur Perdata dan Plh. Direktur Tata Usaha Negara memimpin Kick Off Meeting atas Permohonan Pendapat Hukum dari PT Kawasan Berikat Nusantara. 

Dalam rapat ini, pihak PT KBN diminta untuk memaparkan serta menyerahkan dokumen dan data dukung terkait kegiatan yang dimohonkan guna pendalaman materi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pengawalan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memastikan setiap langkah korporasi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (Good Corporate Governance).